Pilpres 2019: Tidak Memilih adalah Pilihan Rasional

oleh Sulaiman Djaya (esais dan penyair)

PENTING UNTUK DIPAHAMI BAHWA BERPARTISIPASI DALAM RUTINITAS SUKSESI POLITIK (PEMILU) YANG DIDISAIN DAN DIKENDALIKAN OLEH NEOLIBERALISME BUKAN SIKAP DAN TINDAKAN PATRIOTIK atau pun sikap dan tindakan nasionalis. Justru sebaliknya, merupakan sikap dan tindakan pengkhianatan kepada falsafah dan dasar Negara bangsa kita.

Ketika membaca negeri dan bangsaku yang bernama Indonesia ini, pada akhirnya saya ‘seperti menyerah’ dalam membacanya saat ini, yang tak ubahnya seorang realis yang ‘meneliti’ praktik politik di era komoditas ini, layaknya Niccolo Machiavelli. Bahwa para elite Negara bangsa sekarang ini, berbeda dengan para bapak bangsa di masa lalu, tak lebih orang-orang pragmatis. Dalam dunia modern, seperti dinyatakan sosiolog Max Weber dalam kuliahnya yang bertajuk Politics as Vocation, politik tak lebih sama halnya dengan orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik dan industri, dalam rangka mencari pekerjaan dan kekayaan.

Jika saya, misalnya, sungguh-sunggguh menjadi seorang realis, maka saya harus menerima kenyataan bahwa ketika manusia-manusia modern terjun dalam gelanggang politik dan mengejar jabatan, mereka sesungguhnya hanya menjadi manusia-manusia pragmatis yang dituntun oleh rasionalitas instrumental untuk mengejar uang dan kekayaan, bukan memikirkan bangsa, Negara, apalagi warga Negara. Dalam kadar ini saya bahkan sempat menyangsikan manfaat sikap partisipatoris warga Negara dalam rutinitas suksesi dengan mengajukan pertanyaan satiris: Apa artinya berpartisipasi dalam pemilihan umum jika hanya untuk memilih para elite yang memandang politik cuma ajang mencari kekayaan dan selalu saja menjadi para penelor kebijakan neoliberal?

Jika para bapak bangsa kita adalah para penulis dan pemikir, contohnya, para elite saat ini banyak yang tukang korupsi dan jadi pencuri. Berbeda mentalitas 180 derajat. Tidak ada keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Mohammad Hatta, misalnya. Saat ini saya hanya dipaksa menerima kenyataan yang tak terbantahkan bahwa ketika manusia-manusia modern terjun dalam politik dan mengejar jabatan (atau kekuasaan/kedudukan) dalam partai atau birokrasi, mereka sedang mencari pekerjaan untuk ‘merebut’ peluang mendapatkan akses pendapatan, gaji dan kekayaan.

Mereka ‘mengejar’ karir, bukan dalam rangka mengabdi kepada masyarakat atau warga Negara. Itulah realitas birokrasi dan politik saat ini. Tak heran, jika mereka berani berjudi dengan mengeluarkan modal capital untuk merebut kedudukan dan jabatan politik atau birokrasi tersebut, acapkali menghalalkan suap. Dan itu bukan berita baru. Mereka yang merasa tak cocok dalam dunia kebudayaan, akademik, intelektualisme, dan pemikiran, contohnya memilih politik untuk mencari pekerjaan dan pendapatan.

Namun tentu saja, sesungguhnya saya tak ‘menyerah’ begitu saja dalam generalisasi yang memukul rata seluruh elite dan pejabat di negeri ini korup dan para pencuri. Sebab ada sejumlah figur yang membuktikan bahwa mereka memiliki integritas, semisal almarhum Syafiuddin Kartasasmita yang dibunuh oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Baharudin Lopa dan yang lainnya. Ada banyak mereka yang memiliki nurani dan kejujuran, meski barangkali masih kalah banyak oleh mereka yang bermental pragmatis yang dituntun oleh rasionalitas instrumental belaka.

Dunia atau institusi pendidikan kita pun cenderung terjebak dalam kekakuan birokratis, memesinkan manusia, dan tak memberikan ruang bagi kritisisme serta vitalitas berpikir visioner dan revolusioner. Hanya mencetak calon-calon pekerja dan manusia-manusia birokratis yang tidak produktif dan inovatif. Sehingga, jangankan berbicara bagi kemungkinan revolusi, mereka yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau universitas sekalipun masih rendah kapasitas literernya atau masih kurang terpelajar. Top of Form