Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas –Bagian Ketiga

Oleh Idi Subandy Ibrahim

Sekarang menjual mimpi menjadi proyek raksasa dalam candra-dimuka kebudayaan pop. Adalah ideologi masyarakat komoditas –dengan mengkomodifikasikan seluruh kehidupan dan ranah kebudayaan (produk, tontonan, informasi, olahraga, pendidikan, [kalau perlu] moralitas, cinta, dan harga diri)- yang menghasilkan makna-makna yang berasal dari kebudayaan daur ulang (recycling), memoles dunia permukaan imanen, mencipta konsumer schizoprenik, dan mementaskan parodi dalam satu permainan rumit estetika realitas semu yang menjerat masyarakat bukan dengan membatasi informasi, tapi menjejalinya dengan sebanyak-banyaknya informasi yang tanpa henti, tanpa rasa iba dan belas kasih [56]. Sebegitu "berkuasa-nya dunia materi, seakan-akan mengaktualkan kembali sebuah pepatah kuno: "Dalam perkara uang semua orang mempunyai "agama" yang sama." Uang telah menempati bagian penting dalam drama yang dimainkan di balik ideologi pertumbuhan. Bahkan untuk seorang modernis seperti G. Simmel lewat karyanya The Philosophy of Money (1978) tampaknya tidak begitu menekankan telaahnya mengenai uang sebagai suatu bentuk ekonomi semata. Lebih dari itu, sebagai "an examination of the increasingly abstract nature of human relation, for which money provides a symbol and an instrument" [57]. Simmel, yang begitu dipengaruhi gagasan Phenomenology of Spirit-nya Hegel, melihat alienasi dan "tragedi" kebudayaan bertalian dengan sifat budaya material (materialculture) [58].

Gejala ini pula yang menampakkan sisi lain dari gaya hid up seseorang yang sedikit-banyak ditentukan oleh tingkat penghasilannya. Simaklah bagaimana qaya hidup kelas menengah Jakarta. Mereka berpenghasilan tinggi. Suka jalan-jalan ke luar negeri. Memiliki barang-barang mewah, bagi mereka lebih menunjukkan kecenderungan budaya konsumtif [59]. Untuk kecenderungan gaya hidup di tanah air; khususnya Jakarta, bahkan sudah sejak beberapa tahun silam dicermati oleh Ignas Kleden, ketika berujar: " ... suatu gaya hidup telah dikembangkan oleh kelompok orang kaya baru yang tengah asyik-asyiknya menikmati pengalaman pertama dalam hal comfort dan karena dengan adanya periklanan serta pelbagai macam kegiatan promosi, gaya hidup semacam itu tengah ditiru oleh banyak orang yang ingin memperoleh status tertentu dalam modernitas seperti yang diajarkan oleh filsafat modernisasi" [60].

Politik dan Kebudayaan Pop: Kekuasaan Seksualitas, Seksualitas Kekuasaan?

Salah satu perkembangan kebudayaan pop yang luar biasa ialah ketika seksualitas menjadi "kekuasaan." Dan kekuasaan sedikit banyak bertumpu pada isu-isu seksualitas. Kekuasaan tampil dalam wajahnya yang telanjang, erotis, dan binal sebagaimana kebinalan tanda-tanda seksualitas dalam kebudayaan pop. Tak heran, ketika mengaitkan seks dan kekuasaan berdasarkan perilaku masyarakat Amerika yang telah tersekularkan, Michael Hutchison, di dalam bukunya, The Anatomy of Sex and Power, mengatakan, "They relish the sexuality of power, but are disturbed by the power of sexuality"[61]. Dengan menyimak analisis seksualitas dari Michel Foucault, "seksualitas kekuasaan" yang dimaksudkan Hutchison menjadi lebih jelas. Dalam The History of Sexuality, Foucault memperlihatkan bahwa perluasan wacana tentang seks sebenarnya menjadi sebuah strategi untuk menjalankan kuasa dalam masyarakat. Karena dalam pergelaran wacana di seputar praktik-praktik seksualitas yang terselubung ataupun yang terang-terangan, perlahan definisi tentang eksistensi dibangun, yang mengarahkan pada kontrol terhadap berbagai aktivitas manusia oleh pemegang pengetahuan dan kekuasaan [62]. Barangkali, bisa dipahami kalau di balik gemerlap gairah seksualitas film Indonesia kini, atau komersialisasi rubrik konsultasi seks yang vulgar [63] ataupun di balik permukaan tarian erotis di bawah kelap-kelip lampu diskotek, pub, hiburan malam, serta di bawah permukaan bius sosial lewat goyang dangdut [64] di bawahnya sebenamya tersimpan "seksualitas yang tertindas." Ekspresi seksualitas yang di dalamnya menyimpan keresahan sosial.

"Popular culture, especially, is organized around the contradiction: the popular forces versus the power-bloc", demikian peringatan Stuart Hall [65]. Kalau memang benar kebudayaan pop hidup dalam kontradiksi, masuk akal, bila kemudian ia tak hanya mengkomodifikasikan kekuasaan seksualitas melalui bacaan, film, video porno, atau pesan-pesan erotis yang diperuntukkan bagi massa yang haus saja. Tapi, dengan kekuasaan seksualitas itu, dikonstruksi dan direkonstruksi tanpa henti seksualitas kekuasaan. Dan tentu saja kebudayaan massa ikut andil dalam "proyek" ini. Karena ia menciptakan kesenangan seketika dan memegang peranan penting dalam pengalihan perhatian. Ia juga berarti "proyek lupa" dalam pengertian Milan Kundera. Karena itu, dalam sejarah pertumbuhan bangsa modern di mana pun rezim yang korup bisa terus bertahan hanya dengan cara sederhana dan telanjang: membuka "kran seks sebebas-bebasnya." Biarlah masyarakat terbang ke alam mimpi.

Membawa masyarakat ke alam mimpi bisa juga dengan cara lain. Misalnya, dengan membuat mereka terpesona dengan kemilau pentas kehidupan politik yang penuh upacara dan dihiasi rona retorika. Seperti sindiran Rendra, "Para penguasa politik bicara tanpa rujukan yang objektif, dan rakyat bicara dalam bahasa plesetan. Dan di TV bertubi-tubi ditayangkan serial komedi atau melodrama dengan dialog-dialog yang cengeng dan bodoh. Yah, standar akal sehat kolektif dari bangsa menurun karena Hukum Akal Sehat telah dilecehkan dan tidak dihormati" [66]. Tak heran kalau karena "tumor" yang menjadi "rumor" akan menghasilkan "humor politik" sebagai anak haramnya. Plesetan, lelucon, anekdot, dagelan yang konyol bisa dikomodifikasikan oleh suatu subkultur, tapi sekaligus sebagai bentuk resistensi dari subkultur tandingan. Dalam hal ini, antara simbolisme resmi dan lelucon tampaknya saling terkait. Kalau kita melihat merebaknya lelucon mengenai simbol-simbol resmi yang ada (yang hidup di hotel-hotel mewah atau di warteg), ini terutama berkembang subur dalam masyarakat-masyarakat yang tertekan. Apakah dengan cara ini tersalurkan ketidaksenangan terhadap para pejabat atau kebijaksanaan resmi, seperti dikatakan oleh seorang pengamat [67].

Dalam kajian komunikasi politik setidaknya kita bisa memantau bahwa kebudayaan pop memang tak pernah luput dari intervensi dari berbagai kepentingan politik yang beroperasi dengan logikanya sendiri. Tak heran, ketika membahas "Political Celebrity in Popular Magazines," Dan Nimmo dan James E. Combs, berkomentar, "They seeks access to celebrity-oriented media-talk shows, gossip magazines, Sunday newspaper suplements, and other forums-as much as do movie stars or rock singers " [68]. Sebagai "figure-fantasi" hasil konstruksi media mereka mementaskan "teater berita." Di dalam teater itu dipergelarkan tidak hanya ecstasy gaya hidup selebritis, tetapi juga ecstasy bahasa politik yang "teks"-nya telah dipilih dan dipoles untuk memenuhi diskursus media dengan standar logika industri kebudayaan pop itu juga. Lantas setiap komentar dari seorang politisi dianggap sebagai misteri yang menyimbolkan adanya dinamik dalam kehidupan politik. Padahal, menurut Nimmo dan Combs, "As symbolic leaders they represent not only politic per se, but also values, lifestyle, and glamour" [69].

Hal ini pula yang disebut Foucault sebagai "ironi heronisasi" (irony of heronization) [70]. Di bawah ironi heronisasi kekinian manusia modern terus-menerus mencoba menemukan dirinya. Semua orang ingin menjadi "icon pop," sebagai sentrum pemberitaan media. Orang ingin menjadi "politisi yang artis" atau "artis yang politisi." Bukankah kini, tampak bahwa di pentas kehidupan politik, logika kebudayaan pop kian merembes. Berkat jasa industri kebudayaan pop, tak berlebihan kalau dikatakan bahwa politik pun telah menjadi gaya hidup. Dengan logika "politik sebagai gaya hidup" kita tak hanya melihat pergeseran gaya hidup politisi. Tapi, diam-diam, dengan dukungan media, para politisi pun bisa ikut mengontrol citra selebritis mereka melalui penampilan diri, tidak hanya untuk mendiktekan pilihan-pilihan moral dan nilai dalam masyarakat, tapi juga bagaimana bisa tampil memukau di depan umum sambil sesekali mengecam gaya hidup mewah sementara mereka menjadi bagian masyarakat yang menikmatinya. Barangkali, kalau logika "politik sebagai gaya hidup" bisa jadi acuan tak begitu sulit menjelaskan mengapa para artis berbodong-bondong berpolitik ria.

Sementara logika "gaya hidup politik" bisa menerangkan mengapa para pengusaha dan pejabat berdangdut ria atau berpuisi ria. Karena di wilayah inilah persinggungan kebudayaan pop dengan politik dalam artian yang paling telanjang menemukan bentuknya yang tak tepermanai di tengah dunia kita. Komodifikasi gaya hidup menjadi tuntaslah sudah tidak hanya di dalam Mall, di mana "mimpi-mimpi" kekayaan dikonstruksi oleh pasar, tapi juga di dalam ruang batin kita, di mana kekuasaan perlahan disemai, dengan diam-diam, samar-samar, hingga akhirnya kita terlelap pulas dalam alam ecstasy akan gaya. Agaknya, gaya hidup kekinian semakin menuntut ekonomi biaya tinggi. Orang tidak peduli apakah hidup hanya sekali, yang penting bagamaimana bisa tampil modis dan trendy. Berita-berita kampus, tidak marak dengan pemuda-pemuda yang produktif dengan gagasan-gagasan keilmuan yang cerdas, tapi simaklah media pop kita malah mengkomodifikasikan bagaimana pelecehan, seks bebas, dan pelacuran mahasiswa yang katanya sudah semakin memprihatinkan. Apakah era "Buku, Pesta dan Cinta" di lingkungan kampus, kini tengah diganti oleh "Pesta Pesta dan Pesta" (Ah, tentu saja tidak!). Kalau ada para mahasiswa yang suntuk di diskotek, tentu akan ada saja mahasiswa yang produktif, yang mungkin bermandi lumpur bersama rakyat, yang masih merenda sisa-sisa cinta dan optimisme [71]. Dengan bahasa yang paradis Ariel menyimpulkan, "Yang kini melumpuhkan aktivisme bukan semprotan gas air mata Brimob, tapi semprotan parfum Paris [72].

Maka, marilah kita melangkah ke tempat lain, yang lebih agung dan lebih sakral yakni religiusitas. Bidang ini pun ternyata tak pernah luput dari intervensi logika kebudayaan pop. Ada rasa bangga dan haru tapi sekaligus cemas, melihat tempat-tempat ibadah dipenuhi kaum berparfum wangi dan bermobil mengkilap. Sementara para bintang mode terus memperagakan rancangan terbaru untuk busana Muslimah. Barangkali ini fenomena religiusisasi tempat sekular ataukah semacam komodifikasi religiusitas yang elementer. Dakwah pun mulai memasuki wilayah budaya pop. Ada yang menyebutnya "Pengajian Pop" [73] oleh "Mubalig Pop" yang dilukiskan Jalaluddin Rakhmat, "Di wajahnya tidak ada lagi aura sakral; yang ada adalah sinar yang berasal dari lampu sorot kamera. Bahkan sebelum ia tampil, petugas tata rias sudah memoles mukanya. Pada dahinya yang kelihatan bukan bekas sujud, tetapi bekas polesan bedak" [74].

Baca selengkapnya dalam: Idi Subandy Ibrahim (ED.), Lifestyle Ecstacy: Kebudayaan Pop dalam "Masyarakat Komoditas" Indonesia, Jalasutra, Yogyakarta, ISBN 979-3684-02-X